Home / Opini

Kamis, 16 April 2020 - 20:05 WIB

Labilitas Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nurcholish Rustam (Pengurus Pemuda Pancasila Kota Ternate)

Nurcholish Rustam (Pengurus Pemuda Pancasila Kota Ternate)

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi perhatian global, dan juga lebih khusus publik Indonesia hingga detik ini. Bagaimana tidak, dari data yang diberikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat jumlah pasien Covid-19 yang tersebar diseluruh Indonesia sudah mencapai 5.516 orang (Sumber: https://www.covid19.go.id/), dan masih akan terus bertambah. Bukan hanya persoalan kedaruratan medis yang menjadi perhatian publik, tetapi labilitas kebijakan Pemerintah dalam menangani Covid-19 yang menimbulkan ketidakpastian di masyarakat.

Hasil dari laporan penelitian Imperial Collage of London, Inggris. Jumlah kasus terkait virus corona baru atau COVID-19 di dunia diprediksi bisa mencapai angka 7 miliar infeksi dan 40 juta kematian pada tahun ini, jika masyarakat tetap tidak melakukan tindakan preventif pencegahan penyebaran virus seperti karantina dan pembatasan sosial. Hasil penelitian ini cukup mengkhawatirkan karena dunia sedang menghadapi darurat kesehatan yang parah dan akut karena pandemi global covid-19 yang berimbas langsung pada segala sektor secara meluas.

Seperti yang diketahui bersama, sejak merebaknya Covid-19 di Indonesia sudah banyak sekali kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah, mulai dari pembatasan sosial (social distancing), kemudian menyinggung soal lockdown, dan karantina wilayah. Namun, pada akhirnya Pemerintah mengambil keputusan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Bahkan, terakhir diutarakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa untuk lebih memantapkan rencana PSBB dan pembatasan kontak fisik (physical distancing) akan diterapkan darurat sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya (UU Keadaan Bahaya).

Pada situasi ini, beberapa negara merespon dengan melakukan lockdown atau sekedar membatasi akses keluar masuk ke wilayah guna meminimalisasi penyebaran covid-19. Di Indonesia sendiri terlihat ada beberapa Kabupaten/Kota telah melakukan itu namun masih terjadi perdebatan. Pemerintah Pusat mengambil keputusan diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk daerah yang masuk kategori Zona Merah, seperti Jakarta dan Bandung. Kebijakan ini memiliki plus minus pada beberapa aspek. Kelebihannya penyebaran virus dapat diminimalisasi, serta kendali pemerintah terhadap hal ini menjadi lebih mudah. Kekurangan kebijakan ini menghambat sektor pariwisata, sektor ritel karena pasokan bahan baku menipis dengan adanya lockdown tersebut. Mungkin resiko ini tidak begitu parah bila sekedar dilakukan pembatasan akses keluar masuk saja, sehingga sektor pasokan bahan masih diperbolehkan keluar masuk pada wilayah tersebut, dan di Maluku Utara, kebijakan belum mengarah ke lockdown ataupun PSBB. Pemerintah masih sebatas membatasi aktivitas masyarakat yang berada di luar rumah dan melakukan kebijakan physical distancing. Kebijakan ini turut diikuti dengan kebijakan turunan oleh masing-masing pemimpin daerah di tingkat Kab/Kota dengan mengeluarkan kebijakan WFH (Work From Home).

Baca juga  Covid-19 dalam Perspektif Antropologi Kesehatan

Kebingungan Menghitung Kalkulasi Resiko

Hingga detik ini, Pemerintah Provinsi masih “kucar-kacir” dalam menilai kondisi yang ada. Banyak Pemerintah Kabupaten/Kota secara sepihak mengambil kebijakan karena lambannya Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam menghitung kalkulasi risiko yang ada. Bahkan sangat dapat dikatakan Pemprov mengalami disintegrasi dengan Pemda bahkan masyarakat. Hal itu disebabkan karena adanya perhitungan kalkulasi risiko yang tidak merata antara wilayah yang satu dengan lainnya. Bahkan kita ketahui bahwa ada beberapa Pemda yang telah membuat rencana melakukan lockdown dan karantina wilayah. Di antaranya Pemerintah Pulau Morotai dan Halmahera Utara yang awalnya hendak melakukan lockdown namun karena beberapa pertimbangan akhirnya hanya diambil kebijakan karantina parsial yakni pembatasan keluar masuk antar pulau.

Selain itu, Pemerintah Daerah, baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Maluku Utara masih terlihat lengah dan lambat dalam mengambil sebuah kebijakan. Hal tersebut bisa dilihat dari lemahnya pengawasan disetiap pintu masuk, seperti bandara maupun pelabuhan. Ini akan menjadi bom waktu bagi kita semua bila tidak segera bertindak cepat.

Baca juga  Coklit

Ada dampak strategis yang begitu besar dan dialami langsung oleh masyarakat, seperti sektor industri dan pangan, jika saja terjadi peningkatan jumlah pasien positif akibat lemahnya pengawasan. Dengan keterbatasan akses masyarakat ke luar lingkungan sekitarnya mengakibatkan munculnya lonjakan permintaan akan kebutuhan pokok. Ajakan pemerintah melakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah mendorong masyarakat untuk melakukan pembelian sembako secara masif sebagai upaya untuk memenuhi ketersediaan waktu mendatang. Dengan begitu, import untuk komoditas pangan berpeluang menjadi ikut meningkat guna menutupi kekurangan stok pangan dari industri lokal. Disamping itu, perlu adanya ketersediaan yang memadai di pasar akan mampu menjaga kestabilan harga sehingga daya beli masyarakat bisa terjaga. Apalagi sebentar lagi memasuki bulan Ramadhan dan Syawal dimana permintaan kebutuhan pangan selalu meningkat.

Kepastian Bertindak

Bangsa yang baik adalah bangsa yang terbuka dengan kritik dan saran dari masyarakatnya. Tapi Pemerintah yang baik adalah Pemerintah yang memberikan kepastian kebijakan kepada masyarakatnya. Tentu, harapan yang ingin dicapai bersama ialah terbentuknya tatanan masyarakat yang baik dan kebijakan Pemerintah yang baik pula. Semua problematika itu bisa diatasi dengan secarik kertas kepastian, bukan sebatas ikhlas, tetapi pantas. Hari ini kita dibingungkan oleh pendirian Pemerintah, tapi kedaulatan rakyat akan senantiasa memberikan kepastian bahwa melindungi diri sendiri merupakan hak, namun melindungi sesama manusia adalah kewajiban moral. To render to each man what is his due (memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya).

Share :

Baca Juga

Galim Umabaihi Opini Media Sosial

Opini

Kuasa Media Sosial
Mohbir Umasugi

Opini

Advokasi Penggunaan Dana Desa

Opini

Pemuda & Visi Pembangunan Daerah
Reza A.A Wattimena

Opini

“Hollgemoni”: Senjata Terkuat di Dunia
Opini Rumah Produktif Indonesia

Opini

Pancasila Sebagai Inspirasi Manusia Indonesia

Opini

Penerapan PSBR dan Surat Pemberitahuan dari Optik Hukum serta Dampak Sosial

Opini

Pemuda Indonesia Pasca Covid-19
Hasin Abdullah

Opini

Ulama; Guru Menulis Kita