Home / Kabar

Sabtu, 18 April 2020 - 02:37 WIB

PP Kota Ternate Desak Pemkot Terbuka Soal Anggaran Penanganan Covid-19

Nurcholish Rustam (Pengurus Pemuda Pancasila Kota Ternate)

Nurcholish Rustam (Pengurus Pemuda Pancasila Kota Ternate)

Marijang.id, Ternate- Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Ternate, mendesak Pemerintah Kota Ternate (Pemkot) untuk terbuka soal penggunaan anggaran penanganan Covid-19 kepada publik.

Hal itu dinilai sangat penting, sebab sejauh ini langkah-langkah strategis yang diambil oleh Pemkot belum maksimal. Pemkot sudah harus menghitung dengan cermat setiap kebijakan yang diambil dalam pengendalian penularan virus corona (Covid-19) dengan kalkulasi ketersediaan anggaran. Pasalnya, virus tersebut bukan memberikan dampak pada kesehatan saja, tetapi juga sosial ekonomi.

“Intinya kita ingin 2 hal yang menjadi fokus, pertama, kesehatan dan keselamatan, yang kedua menyiapkan bantuan sosial. Pemkot harus maksimal untuk ini.” kata Juru Bicara PP Kota Ternate, Nurcholish Rustam kepada marijang.id, Sabtu (18/04).

Baca juga  Pemuda Indonesia Pasca Covid-19

Dikatakan, keterbukaan informasi soal penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD menjadi penting. Anggaran tersebut sejatinya bersumber dari masyarakat dan masyarakat patut mengetahui anggaran dipergunakan untuk apa saja.

“Bila proses ini berjalan dengan kinerja yang maksimal, maka masyarakat akan mengetahui dan merasakan bahwa Pemkot betul-betul hadir untuk masyarakat,” ujarnya.

Sejauh ini, Nurcholish bilang, Pemkot seperti kehilangan arah, kebijakan tidak berjalan maksimal, komunikasi lintas sektoral tidak efektif, dan masyarakat pun gamang akan hal ini.

“Pemkot sudah harus berkontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya mereka yang bekerja disektor jasa dengan upah harian,” pungkasnya.

Baca juga  Redam Konflik Agar Tidak Meluas, Pemerintah Kecamatan Gane Timur Gelar Musyawarah

Nurcholish pun memberikan contoh bila sebuah provinsi atau kabupaten/kota membuat kebijakan menutup tempat-tempat publik. Langkah tersebut harus diikuti dengan mengitung jumlah pekerja harian informal, seperti tukang ojek, pedangangan asongan, supir, dan lain-lain.

“Bantuan sosial kepada mereka harus diberikan, jangan hanya menyuruh masyarakat diam di rumah, dan membatasi aktivitas mereka, tetapi harus dibarengi social safety net untuk mendukung kebijakan yang dibuat,” bebernya.

Bagi PP Kota Ternate, masalah anggaran adalah persoalan yang penting dan mendesak, karena disitu menyangkut kepentingan masyarakat. (Red)

Share :

Baca Juga

Tim Wasev tinjau sasaran pembangunan fisik pembuatan saluran air

Kabar

Tim Wasev Lakukan Peninjauan Sasaran TMMD Ke 108 Kodim 1505/Tidore
Anggota Bawaslu Tidore Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran (HPP), Amru Arfah

Kabar

ASN dan Kepala Desa Wajib Baca ini

Kabar

Pedagang Ikan Pasar Higienis Buka Paksa Blokir Jalan

Kabar

Anggota DPRD PAN Malut Pastikan Mengawal Kepentingan Masyarakat Pulau Obi

Kabar

Lagi, Tidore Alami Penambahan Kasus Positif Covid-19, Masyarakat Diminta Patuhi Protokol Kesehatan
Pasangan BAGUS bersama masyarakat di Kelurahan Dowora

Kabar

Kampanye di Dowora, BAGUS Pastikan Berpihak Kepada Petani

Kabar

Kabag Umum Setda Tidore Muhammad Abubakar Raih Magister Ilmu Administrasi

Kabar

9 Pegawai PDAM Tidore Diangkat Jadi Pegawai Penuh