Home / Kabar

Minggu, 31 Mei 2020 - 21:45 WIB

Pilkades Serentak di Morotai Tertunda

Kepala Bidang Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pulau Morotai, Firdaus Samad

Kepala Bidang Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pulau Morotai, Firdaus Samad

Marijang.id, Morotai – Pemilihan kepala desa serentak ditunda dan bakal dilaksanakan tahun 2021 mendatang, hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pulau Morotai, Firdaus Samad saat dikonfirmasi Marijang via aplikasi tukar pesan (WhatsApp), Sabtu, (30/05).

Pilkades di tunda tahun 2021 karena terjadi pemangkasan anggaran Pilkades di APBDes. “Pilkades tunda karena anggaran Pilkades di alokasikan dalam APBDes sumber dana alokasi dana desa (ADD), karena Covid-19 DAU Kabupaten Pulau Morotai berkurang yang berdampak pada pengurangan ADD 10% dari nilai DAU yang berkurang, pengurangan Variatif mulai dari Rp 50 juta, Rp 60 juta dan ada yang Rp70 juta. Sesuai dengan besar kecilnya ADD perDesa sehingga apabila tidak di pangkas anggaran Pilkades maka berdampak pada Siltap (penghasilan tetap) dan tunjangan Aparatur Desa dan BPD,” jelasnya.

Baca juga  Anggota Komite I DPD RI Kunjungan Kerja ke Desa Maregam

Dijelaskan, dari 88 desa di Kabupaten Pulau Morotai ada 86 desa yang ikut dalam Pilkades serentak 2020, namun dengan penundaan Pilkades di tahun 2021 tidak menutup kemungkinan dua desa diantaranya, Samiamau (Kecamatan Pulau Rao) masa periode 2022 dan desa Galo-Galo (Morotai Selatan) yang masa periode 2021 itu bakal ditarik bersamaan dengan desa lain sehingga akan mengadakan Pilkades di 88 desa.

“Dua desa tersisa itu kita tarik semua bersama tapi kita lihat lagi waktu pelaksanaannya, apabila masa berakhir dua kepala desa kurang dari satu tahun maka dapat dipastikan ikut dalam Pilkades serentak. Untuk PMD sekarang tidak ada anggaran itu (Pilkades), jadi semua ful ke desa,” katanya.

Baca juga  Di Tidore, Suasana Ramadhan 1441 H Bakal Berbeda dari Tahun Sebelumnya

Dia menambahkan, dalam syarat undang-undang periode enam tahun itu maksimal dua kali melaksanakan Pilkades serentak, tapi kalau bisa satu kali itu lebih bagus.

“Jadi, kita punya Perda terkait pemilihan kepala desa itu, kita rencana buat dua kali sesuai syarat undang-undang, sebenarnya kemarin tahun 2019 dan tahun 2022 cuman kemarin di 2019 ada kendala sehingga tertunda, sekarang Covid-19 di tahun 2020 tertunda sehingga Pilkades 2021,” pungkasnya. (Vir-12)

Share :

Baca Juga

Pasangan Bagus bersama Tim disambut dengan Tarian (istimewa)

Kabar

Rencana BAGUS Membangun Tidore dengan Humanis

Kabar

Muhammad Sinen: Masih Sering Terjadi Pelanggaran Protokol Kesehatan
Foto bersama Walikota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim bersama Kementerian PUPR

Kabar

Jadi Prioritas Utama, Jembatan Temadore Rencana Dibangun pada Awal Tahun 2022
Halal Bil Halal DPP HMPI

Kabar

Menyongsong New Normal, HMPI Menggelar Halal Bihalal Kebangsaan
Remote Learning - Pembelajaran Jarak Jauh oleh AIMEP

Akademika

Mutiara Pandemik: Mengikat Makna PJJ di Australia dan Indonesia

Kabar

Pansus Covid-19 DPRD Provinsi Malut Apresiasi Pemkot dan Gugus Tugas Covid-19 Tikep
Ketua DPP RPI Bidang Pengembangan Literasi Nasional Nur Indrawati Pary

Kabar

Nur Indrawati Pary: RPI Akan Buat Riset Kebutuhan Literasi Nasional dan Gerakan #OneWeekOneBook
Pasangan Salahuddin Andrias dan Muhammad Djabir Taha dengan akronim SALAMAT

Kabar

Pasangan SALAMAT Paparkan Konsep “Kekhususan” Membangun Tidore