Home / Kabar

Senin, 8 Juni 2020 - 19:27 WIB

Pasca 10 Juni 2020, Akses Masuk dan Keluar Tidore Kembali Normal

Pulau Tidore

Pulau Tidore

Marijang.id, Tidore – Kebijakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam hal memutus mata rantai penyebaran virus corona, salah satunya dengan membatasi akses masuk dari dan ke Wilayah Kota Tidore yang sudah berjalan hampir sebulan lamanya.

Untuk akses masuk dari dan ke Tidore secara bersyarat sebagimana yang termuat dalam edaran Wali Kota Tidore Kepulauan, bakal berakhir pada tanggal 10 Juni 2020.

Setelah berakhirnya kebijakan akses dari dan ke Tidore secara bersyarat itu, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berencana tidak lagi memperpanjang edaran dari dan ke Tidore sebagaimana mestinya.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (08/06).

“Kebijakan buka bersyarat yang berakhir tanggal 10 Juni 2020, tidak lagi dilanjutkan, akan tetapi tetap dibuat kebijakan yang memperketat terhadap protokol kesehatan, seperti wajib pakai masker, jaga jarak, pembatasan keluar rumah, menghindari kerumunan, dan sebagainya,” kata Wawali.

Baca juga  Presiden Joko Widodo Anugerahi Satya Lencana kepada Lima ASN di KPU Tidore

Dikatakan juga, kebijakan tersebut nantinya akan dirumuskan dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwali) yang disusun melalui Bagian Hukum dan dikoordinasikan dengan Dandim 1505 Tidore, Polres Tidore dan Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan. Perwali tersebut akan memuat sanksi yang tegas, seperti sanksi bagi yang tidak pakai masker, dan seterusnya.

Dijelaskan, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan itu telah mempertimbangkan semua aspek, baik dari segi kesehatan dan ekonomi masyarakat.

“Kita boleh beriktiar soal penyebaran Covid-19 tetapi tidak harus mematikan mata pencaharian masyarakat, selanjutnya tinggal kita perkuat soal sanksi bagi masyarakat yang tidak mau mematuhi protokol kesehatan, selain itu kita juga akan perketat pemeriksaan mulai dari pintu masuk sampai pada tingkat kelurahan dan desa, jadi sebelumnya kita hanya melakukan pembatasan sosial dengan sejumlah persyaratan tanpa ada sanksi, maka sekarang klita akan buat sanksi bagi mereka yang tidak mau menjalankan protokol kesehatan,” tegasnya.

Baca juga  Lewat Deklarasi Literasi Tutumaloleo, FTBM-HALUT Dorong Gerakan Literasi di Halmahera Utara

Sementara untuk menyosialisasikan kebijakan itu, nantinya diundang seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa Sekota Tidore Kepulauan agar melakukan pertemuan bersama Wakil Walikota pada Selasa, 9 Juni 2020 di Aula Nuku Kantor Walikota secara bertahap.

Pada tahap pertama akan dilakukan pertemuan dengan Kepala Desa, Lurah dan Camat yang berada di Pulau Tidore, Mare dan Maitara sementara untuk tahap ke dua akan dilakukan dengan para Lurah, Kepala Desa dan Camat di wilayah Oba.

“Seluruh Camat harus turun tangan dan proaktif membangun koordinasi dengan pihak TNI, Polri, Puskesmas dan aparat di tingkat Kecamatan, serta proaktif memantau unsur dibawahnya (Lurah, Kepala Desa, Bidan Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas) agar terbangun sinergi dalam penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan,” ungkapnya. (Red)

Share :

Baca Juga

Kabar

Dinilai Tanpa Sosialisasi, Motoris dan Pedagang serta Perwakilan FPM Mafututu-Jiko Cobo Protes Soal Penutupan

Kabar

Ini Hasil Rapid Test 70 Pedagang di Kecamatan Tidore Timur
Halal Bil Halal DPP HMPI

Kabar

Menyongsong New Normal, HMPI Menggelar Halal Bihalal Kebangsaan

Kabar

Jalan-jalan Virtual ke Amerika ala Rumah Produktif Indonesia
Ket: Sambil menangis dan memegang duplikat kunci rumah, Lan Joho masuk kedalam rumahnya

Kabar

Terharu, Ibu ini Sampai Menangis Diberikan Kunci Rumah oleh Dandim 1505/Tidore

Kabar

9 Pegawai PDAM Tidore Diangkat Jadi Pegawai Penuh
Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Halmahera Tengah kebanjiran

Akademika

Genangan Air Kepung MAN 1 Halteng, Butuh Perhatian Serius Pemerintah 
Paslon AMAN

Kabar

Paslon AMAN Mendaftar ke KPU