Home / Kabar

Selasa, 7 Juli 2020 - 21:48 WIB

Terkait Sengketa Lahan, DPRD Halteng Bentuk Pansus

Wakil Ketua II DPRD Halteng, Hayun Maneke

Wakil Ketua II DPRD Halteng, Hayun Maneke

Marijang.id, Halteng — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halteng membentuk Panitia Khusus (Pansus) dalam menindaklanjuti rekomendasi yang di keluarkan oleh Panitia Kerja (Panja), terkait beberapa kerja-kerja Panja yang dianggap penting untuk ditindaklanjuti di tingkat Pansus.

“Panitia Kerja (Panja) yang dimaksud yaitu melakukan penyelesaian terhadap Sengketa Lahan diĀ  Blok Nuspera I dan II, kemudian lahan garapan Masyarakat di kawasan Kao Rahai,” ungkap Wakil Ketua II DPRD Halteng Hayun Maneke saat di konfirmasi Marijang.id di ruang kerjanya, Selasa (07/07).

Lanjut Hayun, dengan dibentuknya Pansus ini, harapan DPRD adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut, contohnya seperti fungsi-fungsi DPRD dapat dimaksimalkan lewat kerja-kerja Panitia Khusus (Pansus).

“Karena kemarin di Panja kita hanya melakukan verifikasi dan konfirmasi data, sehingga tidak memberikan kita kekuatan dalam bekerja. Karna itu lewat Panitia Khusus ini, kita berharap penyelidikan dan penyidikan itu harus di maksimalkan,” tutur Hayun.

Baca juga  Terus Bertambah, Data Terbaru Bayi 11 Bulan Terkonfirmasi Covid-19

Hayun melanjutkan, ada beberapa hal penting yang bagi kami di DPRD perlu ditindaklanjuti di tingkat Panitia Khusus (Pansus), seperti kepastian tanah Blok Nuspera I dan II yang awalnya 190 Hektar, namun sesuai temuan dari Panja itu hanya 101 Hektar, dimana 43 Hektar itu telah di bebaskan oleh pemerintah Daerah di periode Hasan Doa.

“Kemudian di periode Acim-Soksi atau Acim-Gawi itu ada pembebesan dari Masyarakat, yang membentuk Panitia Pembebasan dari Desa sebesar 46 Hektar. Karna itu kita juga masih ingin mengetahui kira-kira dari lahan tersebut yang telah dibebaskan apakah betul-betul sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati atau direkomendasikan untuk pembangunan Desa atau seperti apa,” ungkap Hayun.

“Karena yang kita tahu bentuk dokumen-dokumen yang ditemukan oleh Panja itu hanya temuan yang dibebaskan dari pemerintah desa dalam rangka untuk pembangunan di desa tersebut, data yang kita temukan, terus yang 101 Hektar sampai saat ini kita belum tau titik kordinatnya sampai di mana, sehingga ada langkah yang kami lakukan yakni mengunjungi kantor perkebunan BNP di makasar untuk peta Nuspera I dan II sehingga kita tau persis di mana letak kordinatnya,” tambahnya.

Baca juga  Kondisi Puskesmas Memprihatinkan, Petugas Minta Bangunan Baru

Hayun juga menambahkan, soal lahan garapan Kao Rahai ini, pihaknya sudah temukan data-data yang disampaikan oleh para kelompok masyarakat, yang sudah memiliki dokumen-dokumen/surat keterangan tanah (SKT), sehingga dalam rekomendasi itu, pihaknya sudah sampaikan kepada pemerintah daerah dan kepada pihak perusahan agar segera diselesaikan.

“Tetapi itu juga sangat tergantung dari apakah memang lahan garapan Masyarakat ini masuk dalam wilayah Konsesi Pertambangan atau tidak, karena tidak mungkin secara keseluruhan lahan garapan Masyarakat itu di bebaskan, sebab yang dibebaskan itu adalah yang khusus masuk wilayah konsensi Pertambangan,” tutup Hayun (Dir-12)

Share :

Baca Juga

Kakakemenag Halteng, H.M Qubais Baba saat melakukan Launching Website Sekolah MAN 1 Halteng

Kabar

Pertama di Halteng, MAN 1 Halteng Launching Website Sekolah

Kabar

Khutbah Jum’at, Ketua PGRI Halteng Ajak Saling Menjaga Persaudaraan Sesama
Foto bersama Gubernur dengan OKP Cipayung usai Buka Puasa Bersama

Kabar

OKP Cipayung di Malut Buka Puasa Bersama Gubernur
Wakil Walikota Muhammad Sinen menyerakan Bansos secara simbolis kepada salah satu KPM

Kabar

Wakil Walikota Salurkan Bantuan Sosial pada 326 KPM di Galala dan Durian

Kabar

DPW NasDem Malut akan Gelar RAKERWIL

Kabar

Sambut Lebaran, Sejumlah Bank di Tidore Sudah Membuka Penukaran Uang
Proses sortir surat suara di ruangan aula kantor KPU Kota Tidore Kepulauan

Kabar

KPU Tidore Mulai Sortir Surat Suara

Kabar

ini yang dibahas Ketua DPRD Provinsi dan Komisi III ketika Kuker ke Pemkot Tidore