Home / Kabar

Minggu, 30 Agustus 2020 - 15:37 WIB

Sabua Foundation: Sekolah Tidak Boleh Tahan Ijazah Siswa

Marijang.id, Maluku Utara — Di musim pedaftaran mahasiswa baru bagi siswa-siswa SMA yang baru lulus, ijazah adalah salah satu prasyarat utamanya. Karena itu sekolah tidak boleh menahan ijazah para siswa yang sudah lulus dengan alasan masih menunggak uang komite, terlebih di situasi sulit karena pandemi Covid-19 ini, dimana para orangtua siswa mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa.

Himbauan ini disampaikan oleh Sabua Foundation dalam rilisnya melalui Direktur Media dan Relasi; Elya Ayunda.

“Kenapa kami keluarkan himbauan ini, karena kami mendapat banyak pengaduan dari siswa yang baru lulus dan hendak mendaftar ke perguruan tinggi kalau ijazah mereka ditahan oleh sekolah gara-gara belum membayar uang komite, terutama ada beberapa sekolah negeri di Kabupaten Halmahera Utara. Padahal kan sekolah negeri ini baik-baik saja tidak terdampak keuangannya karena Covid-19, lagi pula operasional sekolah sudah di handle oleh dana BOS,” ungkapnya.

Baca juga  KPU Tidore Gelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Menggunakan Sirekap

Menurut Ayu sapaan akrabnya, uang komite adalah dana pungutan yang berbentuk sukarela yang disepakati oleh komite sekolah dan para orangtua siswa, sehingga bunyinya tidak wajib.

Keberadaan uang komite menurutnya adalah komodifikasi dari uang Ujian, padahal dalam Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 ini sudah dilarang. Karena itu tidak ada alasan bagi sekolah untuk menahan ijazah para siswa yang sudah lulus hanya karena belum membayar uang komite.

“Perlu dipisahkan substansinya, ijazah para siswa berasal dari direktorat, dananya juga dari pengadaan khusus, blankonya dari pusat, bukan provinsi ataupun sekolah, apalagi oleh dana hasil urunan uang komite. Jadinya logical fallacy kalau sekolah menahan ijazah siswa hanya karena belum lunas biaya yang ditanggungkan secara sukarela,” ungkap perempuan asal Ternate yang saat ini sedang menempuh studi di Evaangelische Berufsschule, Hamburg, Jerman.

“Kalau toh ijazah ditahan karena uang komite belum lunas, maka bisa dipastikan esensinya sudah berubah dari urunan sukarela menjadi pungli. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan ini bisa dilaporkan ke kementerian atau bahkan mungkin bisa dipidana,” lanjut Ayu.

Baca juga  Tahun Depan, Seluruh Halteng Sudah Gunakan Teknologi 4G

Dalam himbauannya, Ayu menekankan bahwa untuk menjalankan suatu Lembaga Pendidikan yang benar-benar kompeten dan mampu memberikan contoh bagi pembangunan karakter peserta didik maka lembaga tersebut yang pertama dan terutama harus menunjukkan integritasnya dulu. Sebab jika hal tersebut gagal maka lebih besar peluang gagal bagi Lembaga tersebut dalam membentuk karakter dan mental peserta didiknya di masa yang akan datang.

“Karena itu, sebagai Lembaga yang mengawal persoalan Pendidikan di Indonesia Timur, kami benar-benar terbuka bagi siapa saja yang hendak mengadukan persoalan-persoalan seperti ini. Pengaduan dapat disampaikan melalui website: www.sabua.org, pengaduan yang terkumpul nantinya akan kami sampaikan kepada pihak berwenang di atasnya,” tutup Ayu. (Sabua/Red)

Share :

Baca Juga

Kabar

PP Kota Ternate Desak Pemkot Terbuka Soal Anggaran Penanganan Covid-19

Kabar

Rute Feri Bastiong-Galala Dibuka Tanggal 19 April 2020

Kabar

Peringati HUT Lalu Lintas Bhayangkara Ke-65, Kapolres Tidore Pimpin Apel Penyaluran Bansos
Risno Wahid, Inisiator Forum Komunikasi Alumni Fakultas Hukum Malut saat orasi di Depan Gedung DPRD Kota Ternate

Kabar

Forum Komunikasi Alumni Fakultas Hukum dan Elemen Gerakan di Ternate Desak Pembatalan UU Cipta Kerja
Lokasi Kafe Tanjung Moge, Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate

Jelajah

Kafe Tanjung Monge; Suasana Baru dan Penuh Romantis yang hanya ada di Kelurahan Rua

Kabar

Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Kieraha 2021, ini Pesan Kapolres Tidore

Kabar

Sebanyak 76 NPS Baru Serang Masyarakat Indonesia

Kabar

Riri Aisyah Do Taher: Jangan Menyepelekan Masa Depan Generasi Muda Tidore