Home / Kabar

Kamis, 24 September 2020 - 22:27 WIB

Dalili: Penerapan Sanksi Melalui Perwali di Ternate Cacat Hukum

Dalili, Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Maluku Utara Se-Jabodetabekbanten

Dalili, Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Maluku Utara Se-Jabodetabekbanten

Marijang.id, Ternate — Penerapan Sanksi melalui Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Mengikuti Protokol Kesehatan menuai tanggapan dari Dalili, Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Maluku Utara Se-Jabodetabekbanten.

Menurut Dalili, Penerapan Sanksi melalui Perwali adalah cacat hukum, karna penerapan sanksi harusnya melalui produk hukum Peraturan Daerah, hal ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalili bilang, alasan Pemkot Ternate melalui Kabag Hukum dan HAM beberapa waktu lalu, yang menyatakan bahwa Penerapan sanksi melalui Perwali itu acuanya ada pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2020, cukup keliru. (Baca : Cermat)

Sambung Dalili, Instruksi Presiden dan Instruksi Mendagri tidak bisa dijadikan acuan utama dalam pemberlakuan dan penerapan sanksi dalam sebuah Peraturan Walikota dengan alasan kegentingan atau darurat, sebab jika alasannya adalah darurat maka makna darurat atau genting itu punya tafsir tersendiri melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-VII/2009 yang di dalamnya telah membuat penafsiran mengenai makna kegentingan secara hukum tersebut.

Baca juga  Kodim 1505/Tidore Gelar Sosialisasi Antisipasi Balatkom dan Paham Radikal untuk Keselamatan NKRI

Dirinya menegaskan, penerapan sanksi melalui intruksi tersebut harus melalui sebuah Peraturan Daerah, bukan Peraturan Walikota. Hal ini juga ditegaskan oleh Mendagri sendiri melalui pernyataannya yang dimuat oleh salah satu media (Baca: detik ) tanggal 06 Agustus 2020, dalam keterangannya, Mendagri Tito Karnavian menyatakan agar setiap daerah membuat perda tentang protokol kesehatan Covid-19 dengan sanksi di antaranya kerja sosial, denda, dan sanksi administrasi penutupan tempat usaha, bukan kurungan.

Permintaan tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Memang kondisi saat ini sedang genting, tapi genting pada aspek perekonomian dan kesehatan bukan pada aspek hukum semata, maksud dari genting secara ekonomi karena dengan adanya Covid-19 ini pendapatan masyarakat secara ekonomi menurun secara drastis, sedangkan genting dari segi kesehatan jumlah korban dari virus tersebut makin bertambah dan belum ada kepastian penyakit tersebut kapan berakhir.

Baca juga  Senin Besok, NasDem Malut Gelar Rakorwil

“Bagi saya, malah dengan adanya penerapan sanksi dalam Bab V Pasal 7 ayat (2) Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 tahun 2020 tersebut menambah kondisi tata kelola hukum di daerah semakin genting dan mesti diperbaiki,” cecar Dalili.

Dalili menyinggung, soal teknis pembuatan Peraturan Daerah yang memakan waktu agak sedikit lama, ini kan seharusnya dari jauh hari sebelumnya ketika awal kemunculan virus ini Pemerintah Kota sudah harus mengantisipasi, atau paling tidak kalau Pemerintah dan DPRD bisa sinergi dan mempunyai 1 pikiran yang sama, maka rumusan Perda bosa sesegera mungkin dibuat dan diselesaikan, untuk saat ini. (Red)

Share :

Baca Juga

Bupati Haltim

Kabar

Bupati Haltim Resmi Menutup Kegiatan TMMD Ke-108 Kodim 1505/Tidore
Terlihat tumpukan sampah hingga ke bahu jalan di samping kantor Lurah Soa-sio, Ternate (Olis)

Kabar

Pemuda Pancasila Ternate Desak Pemkot Ternate Seriusi Tumpukan Sampah di Bahu Jalan

Kabar

Pendapatan Terganggu, Fraksi Nasdem Ajak Pemkot Carikan Solusi
Abdullah Dahlan, S.E., Ketua KPU Kota Tidore Kepulauan

Kabar

KPU Kota Tidore Umumkan LPSDK Paslon
Foto bersama usai FGD

Kabar

LP3MU Gelar FGD Kesenjangan Pendidikan Maluku Utara

Kabar

Dinilai Tanpa Sosialisasi, Motoris dan Pedagang serta Perwakilan FPM Mafututu-Jiko Cobo Protes Soal Penutupan
Anggota Satgas TMMD ke - 108 Kodim/1505 Tidore bersama warga membangun jembatan penghubung di Desa Bangul, Kec. Maba Tengah, Kab. Haltim. Sabtu, (04/07)

Kabar

Semangat Satgas TMMD di Haltim bersama Warga dalam Membangun Jembatan

Kabar

Siap-Siap, Pintu Masuk ke Tidore Akan di Tutup