Home / Kabar

Jumat, 2 Oktober 2020 - 10:21 WIB

Sentra Gakkumdu Tindak Lanjuti Laporan Panwascam Tidore Timur

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Tikep, Amru Arfa, S.H.

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Tikep, Amru Arfa, S.H.

Marijang.id, Tidore — Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu Kota Tidore, Polres Tidore, dan Kejaksaan Negeri Tidore pada Kamis, (01/10) melakukan rapat menindaklanjuti Laporan Panwascam Tidore Timur terkait dugaan intimidasi yang dilakukan oleh pendukung Paslon AMAN Jilid II beberapa waktu lalu di lingkungan Cobodoe.

Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Tidore, Amru Arfa kepada Marijang.id menyampaikan, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mendalami berkas tahap 1 (satu) terkait kasus Panwascam Tidore Timur, dan sudah menyepakati untuk ditindaklanjuti. Untuk selanjutnya akan dilakukan pemanggilan pada para pihak guna didengar keterangannya.

“Hasil rapat Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan telah bersepakat, bahwa kami akan meminta keterangan klarifikasi dari berbagai pihak yang ikuti hadir dalam pertemuan malam itu. Hasil kesepakatan rapat telah kita tuangkan dalam berita acara,” ungkap Amru.

Baca juga  MAN 1 Halteng Gelar Upacara Peringatan HAB ke 75 Tahun

Amru menyampaikan, proses Penanganan Pelanggaran hanya diberikan waktu selama 5 hari, maka akan di maksimalkan 5 hari sampai pada tingkat kajian dan pembahasan.

“Sementara, nama-nama yang akan kita panggil untuk klarfikasi mulai besok (hari ini) atau pada Sabtu (03/10) tidak bisa disampaikan kepada publik, karena bersifat rahasia. Bawaslu akan mengirimkan undangan kepada yang bersangkutan, dan itu juga berdasarkan rekaman video yang sudah didapatkan bawaslu, meraka akan dipanggil sebagai saksi,” jelas Amru.

Amru menegaskan, bahwa Gakkumdu tetap berpegang pada Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of innocence). Pada prinsipnya, akan diundang pihak-pihak terkait pada malam itu untuk dimintai klarifikasi, barulah nanti di lihat hasilnya.

Baca juga  Dalam Orasi Politiknya, Sang Ustad Menyampaikan Landasan Teologis Menentukan Pemimpin

Amru bilang, bahwa kasus Tidore Timur mengacu pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, dalam Pasal 198 A menyebutkan bahwa; “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

“Itu sebabnya, Gakkumdu melakukan kajian dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutup Amru. (Red)

Share :

Baca Juga

Kabar

Anggota DPRD PAN Malut Pastikan Mengawal Kepentingan Masyarakat Pulau Obi

Kabar

Yamatsa Bakal Hibah Tanah 1 Hektare Untuk Korban Covid-19 di Tidore
Suasana Apel Bersama Pemuda yang dipimpin langsung oleh Pjs Walikota Tidore Kepulauan Ansar Daaly dan Komandan Apel Mustafa Adam dari Organisasi Kepemudaan GP Anshor

Kabar

Memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke 92 Tahun, Pemkot Tidore Menggelar Apel Bersama Pemuda
Bambang Joisangadji, S.H (Kuasa Hukum/Advokat Warga Gane)

Kabar

BPBD Halsel di Somasi Terkait Realisasi Bantuan Gempa Gane
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Tidore, Asis Hadad

Kabar

Pemkot Tidore Tetapkan Masa Berkabung dan Libur ASN

Kabar

Redam Konflik Agar Tidak Meluas, Pemerintah Kecamatan Gane Timur Gelar Musyawarah
Jalan Lintas Halmahera Ruas Maffa-Matuting yang Rusak Karena Banjir

Kabar

Banjir Gane, Jalan Lintas Halmahera Putus
Sambutan direktur PusKaMIK, Dr. Jubair Situmorang., M.Ag dalam pembukaan kegiatan SERIOLOGI

Kabar

PusKaMIK IAIN Ternate Gelar Kegiatan SERIOLOGI