Home / Kabar

Selasa, 16 Maret 2021 - 00:19 WIB

BPBD Halsel di Somasi Terkait Realisasi Bantuan Gempa Gane

Bambang Joisangadji, S.H (Kuasa Hukum/Advokat Warga Gane)

Bambang Joisangadji, S.H (Kuasa Hukum/Advokat Warga Gane)

Halsel, Marijang.id — Gempa Gane 7,2 Magnitudo pada 2019 lalu menyisahkan berbagai persoalan yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Warga Desa Yomen dan Desa Gonone Kecamatan Pulau Joronga (Gane) yang didampingi oleh kuasa hukum Bambang Joisangadji, S.H dkk melayangkan Somasi ke pihak otoritas dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Selatan pada Senin, (15/3).

Tujuan dilayangkan Somasi ini adalah untuk mempertanyakan dana bantuan pasca Gempa Gane RP. 50.000.000 yang sudah ditransfer ke rekening penerima yang diblokir oleh pihak BRI Labuha dengan alasan yang tidak berdasar.

Selain pemblokiran buku rekening ada juga pemotongan senilai RP 15.000.000 oleh pihak otoritas setempat. Informasi ini dihimpun dan bersumber dari isi Somasi yang termuat dalam poin 6 oleh kuasa hukum.

Pada awak media Bambang Joisangadji  menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan sebagaimana pada point 6 (enam) adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, yakni melanggar ketentuan Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Baca juga  Kakesdam XVI/Pattimura Kunjungi Denkes 16-04-01 Ternate 

“Pegawai Negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalagunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri dipidana dengan penjara selama-lamanya 6 tahun,” tutup Bambang Joisangadji.

Sementara Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halsel, Harmain Rusli di kesempatan yang sama, menyampaikan, tidak hanya Huntap (Hunian Tetap) yang disediakan Pemerintah Daerah yang sampai hari ini belum terselesaikan bahkan terkesan amburadul, ditambah lagi dengan beredarnya informasi soal pemblokiran dan pemotongan oleh pihak BRI Labuha dan BPBD Halsel.

“Oleh karena atas dasar inilah maka kami meminta kepada pihak yang berwajib agar segera mengusut tuntas problem tersebut,” tegas Harmain Rusli.

Baca juga  Kurangnya Perhatian Pemerintah, FP2G Dorong Perbaikan Ruas Jalan

Sementara pihak PPK, Rahmat Kamarullah menyampaikan sesuai SOP itu bukan pemotongan melainkan pembayaran uang muka kepada aplikator pembangunan Huntap, sebelumnya warga penerima itu berkontrak dengan aplikator penyedia RTG (Rumah Tahan Gempa) tidak ada istilah pemotongan.

“Perlu diketahui bahwa sistem blokir rekening itu juga berlaku untuk rumah yang katagori rusak sedang dan ringan, alhamdulillah sudah selesai dan tidak ada masalah, juga perlu diketahui rekening penerima bantuan itu kami BPBD yang buka, dan bukan serta merta main blokir rekening, setiap pencairan ada surat kuasa dari penerima bantuan,” tutup Rahmat Kamarullah.

Untuk diketahui pemblokiran dilakukan karena dikhawatirkan akan dipergunakan tidak sesuai, dan jika tidak di blokir warga akan membelanjakan tidak sesuai peruntukanya.

Total rekening yang dibuka oleh BPBD berjumlah 2.900 rekening (penerima) khusus untuk pembangunan Huntap dan perbaikan hunian. (Asrul/Red) 

Share :

Baca Juga

Idris Sudin,S.P.,M.Si, Rektor Universitas Nuku bersama Kepala LLDIKTI Wilayah XII Maluku-Maluku Utara, DR. Muhammad Bugis, M.Si dan Para Senat UNNU

Kabar

UNNU Gelar Wisuda dan Dies Natalis ke 19, Idris Sudin: Pemeringkatan Universitas Kita Cukup Membanggakan

Kabar

Bersama GP Ansor, Polres Ternate Bagi Sembako Kepada Mahasiswa
Walikota Tidore Kepulauan Capt. H Ali Ibrahim menghadiri Rapat Paripurna ke 4 masa persidangan II tentang usulan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore periode 2016-2021

Kabar

DPRD Tikep Gelar Paripurna Usulan Pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore

Kabar

Kesiapan Polres Tidore untuk Pengamanan Pilkada
Rapat bersama PGRI Halteng dengan Komisi I DPRD

Akademika

PGRI Halteng Rapat Bersama Komisi I DPRD
Silaturahmi HMPI dengan Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Jakarta (8/6)

Kabar

Bertemu Wakil Ketua MPR, HMPI Dorong Penguatan Pancasila
Prosesi Pelantikan FKPMC Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan

Kabar

FKPMC Periode 2020-2022 Dilantik, Kegiatan Dirangkaikan dengan Pentas Budaya
Ivan Rauf, Bendahara DPW NasDem Malut

Kabar

Ivan Rauf: Nurlaela Syarif Tak Pernah Bayar Iuran Partai