Home / Uncategorized

Senin, 7 Juni 2021 - 21:24 WIB

Pelayanan Publik di Kota Ternate

Oleh : Abdullah Adam, S.H (Ketua Masyarakat Madani Maluku Utara & Sekretaris PBH PERADI Kota Ternate)

Negara Republik Indonesia jelas menyatakan mengenai bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat (1): “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Sedangkan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”

Definisi Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (3) di dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diganti oleh undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 1 ayat (2) adalah “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.”

Peralihan dari sistem dekonsentrasi (sentralistik) ke sistem desentralisasi yang membuat Pemerintah Daerah disebut dengan daerah otonom. Otonom adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonom adalah mencapai efektifitas dan efesiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Dampak pemberian otonomi tidak hanya terjadi pada organisasi/administratif pemerintahan daerah, tetapi berlaku pula pada masyarakat (publik) dan badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Pemberian otonomi membuka kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta di daerah yang bersangkutan.

1. Pemerintahan Daerah Maluku Utara

Maluku Utara merupakan salah satu provinsi dari total 34 provinsi di Indonesia, yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000. Secara historis provinsi ini resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober Tahun 1999 sebagai pemekaran dari provinsi Maluku dengan wilayah administrasi terdiri atas Kabupaten Maluku Utara dan Kota Ternate. Selanjutnya dibentuk beberapa daearah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore. Provinsi ini terdiri dari beberapa pulau di Kepulauan Maluku. Secara administraif status Ibu kota provinsi Maluku Utara sendiri berada di Sofifi, Kecamatan Oba Utara kota tidore kepulauan.

2. Terbentuknya Struktur Dan Pemerintahan Kota Ternate

Ternate sebagai salah satu kota dari beberapa kabupaten/kota yang terdapat di provinsi Maluku Utara. Dalam menjalankan roda pemerintahannya menganut asas desentralisasi dan asas otonomi daerah. Pemerintah Kota Ternate dipimpin oleh seorang Walikota dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Tiga Assiten serta sejumlah Kepala Badan, Dinas, Bagian dan Kantor. Pembentukan struktur organisasi dilingkup Sekretariat Daerah diawali dengan Peraturan Daerah Nomo 28 tahun 2000, yaitu terdiri dari 2 (dua) asissten dan 10 (sepuluh) bagian, yang kemudian mengalami perubahan/revisi melalui Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekertaris Daerah Kota Ternate dan terdiri dari tiga Assisten dan 9 (Sembilan) Bagian, salah satu Bagiannya adalah :

Baca juga  Mahar Demokrasi Mahal, Penyebab Maraknya Korupsi

Assisten Tata Praja, dengan bagian-bagian, yaitu :

A. Bagian Pemerintahan (Sub. Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Sub.bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan, Sub.bagian Bina Administrasi Pemerintahan)

B. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia/HAM (Sub.bagian Pengkajian Peraturan Perundangan, Sub.bagian Bantuan Hukum dan HAM, Sub.bagian Dokumentasi dan Komunikasi)

C. Bagian Informasi dan Komunikasi (Sub.bagian Dokumentasi dan Peliputan, Sub.bagian Pembinaan Media Massa, Sub.bagian bagian Informasi dan Elektronik).

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Struktur Organisasi di lingkup Pemerintah Kota Ternate ditetapkan melalui beberapa Peraturan Daerah seperti; Peraturan Daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate, Perda Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Tekhnis Daerah Kota Ternate, yang selanjutnya dilakukan revisi pada beberapa Perda di Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Ternate sehingga secara umum struktur Organisasi Pemerintah Daera Kota Ternate terdiri dari 8 (delapan) Badan, 17 (tujuh belas) Dinas dan 3 (tiga) Kantor serta Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan, sehingga dengan kebijakan pemekaran wilayah tersebut, maka saat ini Pemerintah Kota Ternate memiliki 8 (delapan) Kecamatan dan 77 (tujuh puluh tujuh) Kelurahan.

8 (delapan) Kecamatan di antaranya : Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Batang Dua, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Moti, Kecamatan Pulau Hiri, dan Kecamatan Ternate Barat.

Bahwa Kecamatan diberikan kewenangan yang lebih luas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan diberikannya kewenangan yang lebih luas kepada kecamatan semestinya aparat kecamatan diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik yang pada akhirnya akan menghasilkan kualitas pelayanan publik yang efektif serta efesien, ternyata kondisi pelayanan publik yang terdapat ditingkat kecamatan belum optimal. Seiring perkembangan waktu, tuntutan kebutuhan masyarakat kian beraneka ragam dan multidimensi. Oleh karena itu, sudah semestinya dalam mendorong pembangunan kecamatan harus mampu menawarkan sistem pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam hal ini kecepatan, kewajaran, dan kepuasan masyarakat atas bentuk pelayanan yang diberikan. Selain itu, sebagai bagian dari struktur dan sistem penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, pemerintah kecamatan merupakan lapis kedua unit pelayanan masyarakat terdepan setelah kelurahan dalam mengurusi berbagai kepentingan publik.

Implementasi efektifitas kinerja aparatur pemerintah menjadi topik pembicaraan dewasa ini dalam mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawah. Dengan demikian kualitas kinerja yang tercermin dalam aktifitas aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan tak luput dari perhatian masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan. Dalam kaitannya dengan pembangunan aparatur pemerintah memberikan arahan bahwa ”Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisien dan efektivitas seluruh tatanan penyelenggaraan pemerintahan termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan dan kesejateraan aparatnya, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sebaik-baiknya, khususnya dalam melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakasa dan peran aktif dalam pembangunan, serta tanggapan terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat guna pemberian pelayanan dan penyelenggaraan pembagunan”.

Jadi implementasi utama dari aparatur pemerintah adalah mengabdi pada masyarakat dan pada kepentingan umum, dengan alat perlengkapannya yang ada. Dalam melayani kepentingan umum aparatur pemerintah sebagai abdi negara, bukan sebagainya mencari keuntungan atau mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan yang dimaksud dengan perangkat atau pemerintah kecamatan adalah Camat, Sekretaris kecamatan, Staf Pegawai dikantor Kecamatan. Adapun kedudukan, tugas dan fungsi pemerintah wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang berada dan bertanggung jawab kepada walikota karena pemerintah wilayah kecamatan merupakan pelaksana tugas urusan pemerintahan maka organisasinya harus dapat mencerminkan fungsi-fungsi dan menggunakan prinsip sederhana, berhasil dan berdaya guna.

Baca juga  KBM SMP Negeri 1 Tidore Gunakan Daring dan Luring

Pelayanan publik di Kecamatan Ternate Selatan kurun waktu terakhir belum sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam pelayanan administrasi masih jauh dari harapan masyarakat, yang seharusnya kepengurusan administrasi bisa dilaksanakan dua sampai tiga hari namun pada kenyataannya ditunda sampai berminggu-minggu, sehingga masyarakat di persulitkan dalam kepengurusannya, ini menunjukan bahwa kinerja aparatur dalam pelayanan publik yang terdapat di Kecamatan Ternate Selatan dalam praktiknya belum efektif.

Untuk mengatasi kondisi kinerja aparatur pemerintah kecamatan Ternate Selatan tersebut perlu dilakukan evaluasi dan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terhadap pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima serta perlu adanya peningkatan kinerja dari staf pegawai yang ada dilingkup pemerintah kecamatan Ternate Selatan. Peningkatan kinerja dapat dilakukan dengan disiplin yaitu: tepat waktu, tidak menunda pekerjaan, memberikan pelayanan terbaik, tidak berbelit-belit, tidak ada negosiasi, pengabdian, keteladanan dan dapat bertindak untuk secara professional serta adanya kemampuan dan memotivasinya untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

Aparatur penyelenggara negara mempunyai tugas utama melakukan pengambilan keputusan yang lebih mengedepankan kepentingan publik dalam rangka setiap pengambilan keputusan bisa berdampak positif atau negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kontrol terhadap setiap kewenangan pejabat publik dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan publik, sehingga dampak yang akan terasakan lebih banyak manfaat bagi masyarakat.

Menurut Siagian (1987) mengidentifikasi bahwa tiga jenis kelemahan keterampilan yang melekat pada pegawai Indonesia yaitu :

1. Kemampuan manajerial, yaitu kurangnya kemampuan memimpin menggerakan bawahan, melakukan koordinasi dan menggambil keputusanK

2. Kemampuanteknis, yaitu kurangnya kemampuan untuk secara terampil yang bersifat pembanguan.

3. Kemampuan teknologis, yaitu kurangnya kemampuan untuk memenafaatkan hasil-hasil penemuan teknologi.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil karena bagaimanapun juga apabila sumber daya manusianya belum memadai maka akan sulit untuk mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan. Lebih lanjut menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang kepegawaian yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 14 Tahun 1994 tentang pendidikan dan pelatihan untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di atas perlu dibina melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) yang mengarah kepada: Meningkatkan kepribadian dan semangat pengabdian kepada masayarakat dan Meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi maupun kepemimpinannya.

Oleh sebab itu penulis sengaja memberikan batasan bahwasanya pembinaan yang dimaksud adalah melalui pendidikan dan pelatihan termasuk kursus yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau prestasi kerja Camat sebagai pengambil kebijakan untuk melaksanakan tugas dalam pelayanan public Khususnya dilingkup Kecamatan Ternate Selatan dan di Kota Ternate secara keseluruhan. Semoga dengan kepimimpinan baru Kota Ternate ini Inn Shaa Allah implemetasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat terlaksana dengan baik pula.

Share :

Baca Juga

Kabar

Tidak Gratis, Layanan Video Call Warga Binaan Rutan Tidore Dibebani Rp 250-500 per Menit
Kegiatan Diskusi Keagamaan oleh Komunitas Jagaloa Afa-Afa

Uncategorized

Tahun Baru Islam, Komunitas Jagaloa Afa-Afa Selenggarakan Diskusi Keagamaan
Riswan Rais Syarif, Ketua Panitia Musyawarah Daerah Ke-VI DPD KNPI Ternate

Uncategorized

Musda Ke-VI DPD KNPI Ternate Siap Digelar
Ketua KNPI Terpilih, Citra Puspa Sari Mus saat menyampaikan pidato kemenangan

Uncategorized

Citra Puspa Sari Mus Terpilih Sebagai Ketua DPD KNPI Taliabu

Kabar

Kebijakan Kepala Rutan Tidore Terkait Uang Partisipan Tahanan, Disoal

Kabar

Sultan Tidore Minta Evaluasi Penanganan Covid-19 dan IUP Yang Merusak Lingkungan
Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Rikwanto (kedua dari kiri) bersama rombongan meninjau kondisi fisik bangunan dan lokasi SPN Polda Malut

Uncategorized

Kuker ke Tidore, Kapolda Malut Tinjau Pembangunan SPN

Kabar

Bersama GP Ansor, Polres Ternate Bagi Sembako Kepada Mahasiswa