Home / Opini

Rabu, 1 Desember 2021 - 11:08 WIB

Advokasi Penggunaan Dana Desa

Oleh : Mohbir Umasugi (Dosen FHISIP Universitas Terbuka) 

Kebijakan alokasi Dana Desa telah berjalan sejak tahun 2014 hingga sekarang. Banyak dampak positif yang dirasakan oleh desa-desa di Indonesia. Karena menerima kucuran anggaran langsung dari pemerintah pusat ke masing-masing rekening pemerintah desa. Penggunaan dana desa diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan di desa yang selama ini dinilai tertinggal jika dibandinkan dengan wilayah kota. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, hingga talut dan pelabuhan dapat dilakukan dengan menggunakan dana desa. Tidak hanya pembangunan di bidang fisik, namun pembangunan di bidang non infrastruktur juga dapat dilakukan dengan menggunakan dana desa. Misalnya pengalokasian dana desa untuk pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, budaya, dan perlindungan sosial.

Di sisi lain, kehadiran kebijakan dana desa juga memberikan dampak negatif. Terutama dalam pengelolaan dana desa yang menyimpang dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good gavernance). Tak heran muncul berbagai kasus penyalagunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat-aparat dan kepala desa. Kasus-kasus ini diberitakan melalui media masa seperti koran, media online, hingga televisi. Kondisi ini mengambarkan bahwa kehadiran dana desa ikut memberikan ruang korupsi baru di level pemerintah desa. Sehingga banyak perangkat desa yang terpaksa di penjara karena menggunakan anggaran dana desa tanpa pertanggung jawaban yang jelas.

Fenomena keberhasilan dana desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan di desa perlu dikawal bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Terutama mendorong agar penggunaan dana desa tepat sasaran. Maka dari itu ada beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran dana desa dimanfaatkan untuk kepentingan publik (masyarakat desa). Pengawalan penggunaan dana desa dapat dilakukan mulai dari titik nol perumusakan kebijakan (Musrembangdes) sampai pada pelaksanaan kegiatan program di lapangan.

Ada beberapa Fase dalam agenda mengawal dana desa oleh publik yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Karena pada fase ini menentukan penggunaan dana desa mau diperuntukan untuk apa.? Di Sektor mana saja.? Dan siapa penerima manfaat dari dana desa tersebut.? Maka dari itu, perlu memperkuat pengawasan publik dalam menjaga agar perencanaan kebijakan dalam penggunaan dana desa dari awal sampai akhir dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh elemen masyarakat untuk memperkuat pengawasan publik terhadap penggunaan dana desa :

Baca juga  Homo Academicus

Pertama, tahap musyawarah pembangunan desa (Musrembangdes). Musrembangdes adalah forum pengambilan keputusan tertinggi yang secara legalitas diatur dalam Permendes PDTT  No. 2 Tahun 2015. Forum ini menjadi penentu bagaimana dana desa akan digunakan dalam satu tahun anggaran di setiap tahun berjalan. Maka dari itu, pemerintah desa bersama dengan badan permusyawaratan desa (BPD) harus memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada seluruh masyarakat desa terkait dengan pelaksanaan Musrembangdes. Sehingga masyarakat mengetahui setiap agenda yang akan dilaksanakan di forum Musrembangdes tersebut. Dengan demikian maka akan mendorong minat masyarakat untuk hadir bersama-sama membahas berbagai hal tentang probelamatika yang terjadi di desa. Pada proses ini masyarakat bermusyawarah dan mengambil satu keputusan secara mufakat berlandaskan asas kekeluargaan sebagai kekuatan masyarakat di desa untuk memutuskan satu per satu agenda pembangunan di desa. Ketika partisipasi publik meningkat dalam kegiatan Musrembangdes, maka akan menghasilkan berbagai kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Namun sebaliknya jika partisipasi masyarakat rendah dan hanya dihadiri oleh kelompok  elit (aparat desa) dalam agenda pembahasan Musrembangdes, maka potensi pemanfaatan dana desa lebih besar condong pada kelompok elitis. Kondisi ini akan membuat kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam Musrembangdes lebih menjawab kepentingan kelompok tersebut.

Sementara itu, dalam semangat pembangunan, Desa juga mendapatkan dua asas yaitu rekoknisi dan subsidiaritas. Dua asas ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk mengatur rumah tangganya  sendiri sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. UUD desa memberikan defenisi sendiri kepada desa. Desa diartikan sebagai pemerintahan masyarakat. Artinya masyarakat juga memiliki wewenang untuk mengatur desa sebagaimana pemerintahnya. Jadi masyarakat bersama pemerintah dapat merumuskan berbagai program pembangunan untuk memajukan desa. Mulai dari pembangunan di sektor infrastruktur hingga ekonomi.

Kedua, penyusunan RPJMDes dan PKPDes. Pada tahap ini kelmpok yang ingin mengawal dana desa harus memiliki data yang akurat dan sesuai dengan fakta di lapangan. Sehingga dapat menjadi data pembanding bagi pemerintah dalam perencanaan program pembangunan desa. Setelah semua agenda pembangunan disahkan, maka rinciannya diuraikan dalam RKPDes. Dokumen RKPDes harus dibagikan kepada publik dan penerima program, sehingga transparatansi dan akuntabilitas dapat terwujud. Dan paling penting publik tahu dan mengawal penggunaan dana desa secara bersama-sama. Masyarakat di desa harus memiliki kesadaran kolektif tentang semangat memiliki setiap jengkal wilayah desanya, agar supaya masyarakat terlibat dalam proses permusan program pembangunan desa. Masyarakat jangan memiliki pikiran bahwa tidak memiliki hak untuk mengurus dan merencanakan pembangunan di desanya. Masayarakat diberikan ruang oleh Undang-undang desa untuk terlibat secara langsung merumuskan dan melaksanakan setiap agenda pembangunan di desa. Artinya setiap individu di desa memiliki hak dan kewajiban untuk sama-sama terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Sebaliknya, pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) juga harus mengetahui hal ini, sehingga tidak menutup ruang partisipasi masyarakat dalam merumuskan agenda pembangunan desa.

Baca juga  Pandemi Covid-19 dan Ketidakberdayaan Istana

Ketiga, advokasi kebijakan publik pemerintah desa. Upaya ini dapat dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Fokusnya dapat pada monitoring berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Baik itu program fisik seperti berbagai pembangunan jalan, jembatan, saluran drainase, dan irigasi pertanian. Begitu juga program-program non fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Advokasi juga dapat dilakukan saat memasuki fase evaluasi program pemerintah desa. Setelah berbagai kegiatan pembangunan di desa selesai dilaksanakan, maka masyarakat dapat melakukan evaluasi secara mandiri terkait dengan program tersebut. Jika ditemukan ada kegiatan pembangunan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan, maka temuan ini dapat diadukan kepada pemerintah desa. Masyarakat juga dapat melaporkannya kepada BPD desa sebagai lembaga yang mengasi kerja-kerja pemerintah desa. Pada tahap pelaksanaan dana desa perlu juga dibagun kesadaran kolektif di tengah masyarakat tentang strategi advokasi kebijakan publik di desa. Sehingga masyarakat tahu bagaimana dan seperti apa cara yang tepat dan konsitusional dalam mengawas, melaporkan, dan mengevaluasi setiap penggunaan anggaran pembangunan yang bersumber dari dana desa. (*)

Share :

Baca Juga

Opini

Tentang ini, Saya Sangat Egois

Opini

Wajah “Hitam” Amerika

Opini

Memanusiakan Sistem

Opini

DISTORSI KEBIJAKAN

Opini

Bijaksana Saat “Dipaksa Jeda”
Reza A.A Wattimena

Opini

“Hollgemoni”: Senjata Terkuat di Dunia

Opini

Peran Medsos Dalam Politik di Era Covid-19

Opini

Merindukan Sosok “Ilmuwan-Pemimpin”